Kemenag Sambut Baik Program Inklusi Sosial Lakpesdam

Al Fatah Online - Lakpesdam NU beserta beberapa organisasi lainnya yang tergabung dalam Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (LK PSDM) berinisiatif untuk menyelenggarakan Program  Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) dan Inklusi Sosial. Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya menyambut baik dan siap bekerjasama dalam pelaksanaannya.

“Kementerian Agama siap bekerja sama dan membantu LK PSDM. Apalagi apa yang diperjuangkan LK PSDM adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan, perhatian, dan pelayanan” terang Menag saat menerima LK PSDM lintas organisasi  di Ruang Kerja Menag, Gedung Kemenag Lapangan Banteng Jakarta, Kamis (04/02). Tidak kurang 12 orang dari berbagai organisasi yang hadir, yakni: Rumadi (Ketua Lakpesdam NU), Ahmad Suaedy, Dadi Darmadi, Marzuki Wahid, dan B Ertanto (TAF), Saduddin Sabilurrosad, Abdullah Ubaid, Ulfi, Nino Rambo W Lodang (Yasalti), Veryanto Sitohang (Aliansi Sumut Bersatu), Tedi Kholiluddin (Elsa Semarang), dan Afif Toha (Satu Nama). Demikian dilaporkan oleh laman kemenag.go.id
Sementara ikut mendampingi Menag, Pgs. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Mudhofir, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan Muharrom Marzuki, dan Kasubdit Pendidikan Diniyah Ahmad Jayadi. Mereka berdiskusi tentang Program Pengembangan Wawasan Keulama’an (PPWK) dan Inklusi Sosial.
Mewakili rombongan, Rumadi mempresentasikan PPWK dan Inklusi Sosial. Menurutnya, PPWK bertujuan mencetak tokoh agama atau memberi pengetahuan kepada calon ulama dan pengasuh Pondok Pesantren untuk memahami berbagai macam problem kehidupan. Selain itu, juga memberi pembekalan agar mereka mampu menterjemahkan doktrin agama dalam misi kemanusiaan dan keadilan sosial, di tengah arus globalisasi. 
“Kami atas nama Lakpesdam NU, bekerja sama dengan PBNU, STAINU Jakarta (Pasca Sarjana Jurusan Kajian Islam Nusantara), PCNU se-Indonesia maupun ormas lain, agar mampu mengembangkan wawasan dan gerakan yang mengayomi dan membimbing,” tutur Rumadi.
Sedang, Inklusi Sosial adalah sebuah upaya untuk meminimalisir diskriminasi atas nama agama dan kepercayaan. Program ini, lanjut Rumadi, bukan atas nama agama, tapi lebih pada sosial kemasyarakatan dan kewarganegaraan. “Jadi, bukan hanya Islam, Kristen, namun juga agama dan kepercayaan minoritas yang tersisih secara sosial,” terangnya. 
Ditambahkan Rumadi, para aktivis yang tergabung dalam LK PSDM ini  banyak yang melakukan penelitian di daerah konflik, di mana, dukungan negara belum memadai. Karenanya, Rumadi berharap, Kemenag dengan kekuatan dan legal formalnya, berkenan mendukung dan membantu. “Dukungan itu mungkin bisa berbentuk surat dukungan, agar warga minoritas bisa mendapatkan surat nikah, surat kelahiran, KTP, dan lain sebagainya” tutur Rumadi.
Menag Lukman menegaskan bahwa Kementerian Agama siap membantu hal-hal yang dibutuhkan, sesuai kewenangannya. Hanya saja, Kemenag bekerja berdasar legalitas sehingga Menag meminta agar tim LK PSDM bisa membuat surat resmi sekaligus menginformasikan daerah mana saja yang membutuhkan surat dukungan seperti itu. “Apa yang kita lakukan ini adalah masa depan kita bersama. Saya sepakat ini tidak hanya masalah teologi, namun masalah sosial dan kewarganegaraan. Banyak masalah, tidak hanya di Islam, namun hampir di semua agama, nah, itulah tantang kita,” ujar Menag. 
“Karenanya, RUU PUB itu kami pandang tepat dan semoga saja mampu menjadi terobosan hukum yang solutif bagi Bangsa tercinta ini,” tandasnya. Red: Mukafi Niam

Sumber: http://www.nu.or.id/