"Saya instruksikan agar seluruh Kanwil Kementerian Agama Propinsi maupun Kabupaten/Kota memverifikasi dan memvalidasi ulang pondok pesantren, terlebih lagi yang mempunyai pemahaman radikal," tegas guru besar UIN Alaudin Bidang Ilmu Hadits Fakultas Adab dan Humaniora ini.
Kalau memang terindikasi ada potensi radikal, lanjut Kamaruddin, maka Kementerian Agama wajib melakukan komunikasi secara produktif melalui pembinaan, pendekatan dan sosialisasi dibantu pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan yang dipakai pun juga memakai komunikasi akademik-dialogis.
Kementerian Agama pun, kata lulusan terbaik program magister Universitate te Leiden Belanda ini, akan membuat kajian komprehensif meliputi kurikulum, tenaga pengajar, dan kelembagaan pesantren untuk memastikan pesantren terindikasi radikal atau tidak.
"Bisa saja dari sisi kelembagaan dan kurikulum tidak ada masalah akan tetapi ustadz/tenaga pengajar yang punya pemahaman radikal," terangnya di ruang kerja Dirjen Pendis, Kamis (11/02/16) sore.
Agar radikalisme tidak terjadi, mantan Sekretaris Ditjen Pendis ini, maka gerakan IslamRahmatan lil alamin (ISRA) harus dilakukan secara masif, terencana, dan terstruktur di seluruh Indonesia.
"Sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang menghadirkan pendidikan Islam yang unggul, kompetitif, dan moderat maka mengintensifkan secara masif gerakan ISRA adalah sebagai counter argumen yang harus disampaikan oleh lembaga-lembaga di bawah Ditjen Pendis dan semua pihak yang menginginkan kedamaian," cetusnya.
Realisasi konkret dari gerakan ISRA tersebut, tambah Kamaruddin, adalah melalui kurikulum pada pendidikan formal (madrasah) maupun non-formal (pesantren dan madrasah diniyah).
"Kita ajak mereka berdiskusi akan potensi munculnya radikalisme di pesantren dan madrsah. Kampanye melalui melalui media sosial-internet juga sangat penting dilakukan agar generasi terbebas dari virus radikalisme," kongkretnya.
(viva/dod)
Sumber: http://pendis.kemenag.go.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar